Kampanye Pemilu damai menjadi Sampah GOOGLE

Keyword kampanye damai pemilu indonesia 2009 membawa buntut panjang. Keyword ini telah menuntun kalimat dan kata terkait kampanye dan pemilu 2009. Misalnya saja, info pemilu, info caleg, pemilu 2009, gambar partai, daftar nama caleg, dan masih banyak lagi.

Terus terang saya merasa ada yang aneh. Bagaimana kalau adik adik yang masih duduk di bangku sekolah diminta untuk cari informasi terkait pemilu 2009? Apa mereka tidak kesasar ke tempat-tempat yang salah? Blog blog dummy yang sengaja di penuhi keyword terkait. Bukankah pada akhirnya itu menjadi sampah keyword yang memenuhi database google? Bisa saja kita berkilah, google tidak akan terpenuhi dengan secuil kapasitas tersebut. Dan memang demikian halnya. Sehingga yang tersisa adalah sampah keyword yang bakal di temui para siswa dan netter sejati.

Barusan saya menghayal tentang sedikit solusi, yaitu pemerintah, dalam hal ini KPU, harus turut serta dalam ajang kontes ini. Mereka harus mengerahkan kemampuan penuh untuk bisa meraih juara hingga 10 besar.

Barusan saja, juga, solusi saya tepis sendiri, " pedulikah pemerintah akan SEO, SERP, Search Engine, wa akhwatuha ?"

Bagaimana menurut Anda?

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

Ketua Umum : Prof. K.H. Syukron Ma'mun
Sekretaris Jendral : Dr.KH.Achmad Sjatari

Kantor DPP
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.5 RT04/06 Kel. Bukit Duri
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
Telp : 021- 70006444

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 42

Website :

Visi

Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, berperadaban, demokratis, berkeadilan, maju, dan mandiri dibawah naungan ridla dan maghfirah
Allah SWT.

Misi

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, berkepribadian tinggi, cerdas, maju, mandiri, adil, makmur dan demokratis serta turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam menurut mabda' Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Latar Belakang Partai

PARTAI Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia adalah wujud baru dari Partai Nahdlatul Umat yang hanya meraih lima kursi DPR dalam Pemilu 1999. Partai ini didirikan oleh sejumlah aktivis inti Ittihadul Mubalighin seperti Idham Chalid, Muhibbudin Waly, A.Mudhor, Usman Abidin, Muhammad Thohir, Achmad Sjatari, dan Syukron Ma'mun.

by Team KDPI 2009 kampanye damai pemilu indonesia 2009

Partai Sarikat Indonesia

Ketua Umum : Drs. H. Mardinsyah
Seketaris Jendral : Ir. Nazir Muchamad
Bendahara : Hayat Zainuni.SH

Kantor DPP
Alamat : Jl. Kemang Utara No. 6
Jakarta Selatan
Telp : 021- 4199110

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 43

Website :

Visi

Partai Sarikat Indonesia dengan jiwa religius, kebangsaan, dan kerakyatan sebagai mitra andalan bagi rakyat dalam menegakkan demokrasi Indonesia yang berbudaya dan beradab.

Misi

Menjadi partai yang mampu menjadi teladan dengan menjalankan fungsi sebagai inisiator, fasilitator, inovator dan akselerator untuk menegakkan demokrasi Indonesia yang santun.

Latar Belakang Partai

Bermula dari adanya aliansi atau fusi dari 8 (delapan) Partai Politik Peserta Pemilu 1999 yang bersepakat menyatukan langkah dan tujuan, maka pada 2002 berdirilah Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang kemudian menjadi Peserta Pemilu 2004 dengan Nomor Kontestan 22.

Pada Pemilu 2004, PSI dengan Ketua Umum, Rahardjo Tjakraningrat - Sekretaris Jenderal, Moh. Jumhur Hidayat tidak berhasil mencapai electoral threshold. PSI hanya mengantarkan sejumlah 5 orang Anggota DPRD Provinsi dan 93 orang Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam menghadapi Pemilu 2009, para pengurus dan fungsionaris PSI bertekad untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali bertarung dengan mengikuti Pemilihan Umum. Ikhtiar yang dilakukan adalah mengajukan nama baru: Partai Persatuan Sarikat Indonesia (disingkat Partai PSI).

Namun, konstatasi politik mengalami perubahan yang cukup spektakular sebagaimana disuarakan dari Gedung DPR yang memberi celah ditundanya pemberlakuan Electoral Threshold.

Merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku di mana salah satunya terbuka peluang untuk dimungkinkannya Partai Sarikat Indonesia dapat menjadi Peserta Pemilu 2009 sebagai konsekuensi logis dari adanya amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 316 huruf d pada UU No. 10/2008 tentang Partai Politik.

Berdasarkan keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan 4 Parpol eks peserta Pemilu 2004 untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh Peserta Pemilu 2004, Partai Sarikat Indonesia dinyatakan sah sebagai Peserta Pemilu 2009. Dari pengambilan/pengundian Nomor Partai Kontestan Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, PSI mendapatkan No. 43.

Partai Sarikat Indonesia tetap mengusung cita dasar kejuangan yang menjadi platform partai yaitu berdimensikan nilai-nilai keindonesiaan: Religiusitas, Kebangsaan, dan Kerakyatan dalam kerangka ikut mengukuhkan keberadaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bermodalkan tekad dan idealisme serta filosofi Pancasila yang dijiwai Piagam Jakarta, Partai Sarikat Indonesia dengan segala kemampuan yang ada telah membulat tekad untuk berjuang agar dapat mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009 dan berhasil meraih total suara di atas 2,5%.

Pemilihan Umum sebagai ajang demokrasi yang diselenggarakan sebagai pengejawantahan maksud Konstitusi Negara adalah menjadi sarana untuk sekalian rakyat Indonesia menentukan sikap melalui pilihan-pilihan politiknya, demi mewujudkan cita-cita asasi yaitu ikhtiar untuk dapat terselenggaranya sebuah tata nilai kebangsaan yang berdaulat dalam suasana kehidupan yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera di bawah perlindungan, keberkahan, dan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa. Amin!.

by KDPI 2009 kampanye damai pemilu indonesia 2009

Partai Buruh

Ketua Umum : Muchtar Pakpahan
Seketaris Jendral : H. Sonny Pudjisasono, SH., MMi
Bendahara Umum : Dyah K. Murtiningsih

Kantor DPP
Alamat : Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B
Jakarta Pusat
Telp : 021- 42802561/42802620/3
Fax : 021- 42802576

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 44

Website : http://www.partaiburuh.com

Visi

Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (Welfare state), untuk itu perlu dibangun demokrasi, kepastian hukum, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi melalui upaya yang diantaranya :

1. Mengembangkan dan menata sumber daya manusia dan aspek-aspek perburuhan, hingga mampu mewujudkan kehidupan buruh yang lebih baik dan sejahtera.
2. Mengelola dan mengembangkan politik perburuhan sesuai aspirasi buruh di Indonesia.

Sejarah

BAHWA setelah Indonesia memasuki era reformasi, Indonesia belum keluar dari krisis multidimensi, malah semakin dililit kesulitan. Buruh belum mengalami perbaikan hidup, petani dan nelayan makin menderita dan dunia usaha makin terhimpit. Ini disebabkan tidak ada konsepsi yang jelas dan tidak ada pimpinan yang terpercaya membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.

Bahwa kenyataannya rakyat menunggu konsepsi, nilai dan pemimpin yang tangguh untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena itulah kami Peserta Rapat Kerja Nasional PBSD pada hari ini, Minggu, 1 Mei 2005 mendirikan Partai Buruh. Melalui Partai Buruh ini, kami akan membangun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (welfare state) yang nyata melaksanakan demokrasi, menjamin HAM, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan keadilan sosial dan melaksanakan persamaan hak (anti diskriminasi).

Potensi Besar bagi Partai Buruh

ORGANISASI Buruh Internasional atau ILO dalam laporannya tentang tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia tahun 2008 menyebutkan, sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk pengangguran terbuka pada Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal dalam memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran (Kompas, 22/8).

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, di seluruh Indonesia, yang saat ini menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, menurut data Badan Pusat Statistik (Februari 2008), adalah 28.515.358 orang. Pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian berjumlah 10.929.337 orang. Jumlah ini pasti bertambah besar jika ditambah dengan jumlah warga di negeri ini yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau berusaha sendiri.

Jika saja Partai Buruh memerhatikan mereka yang hingga kini belum mempunyai pekerjaan, dan meraih suara sepenuhnya dari mereka, sebenarnya sudah cukup bagi partai yang didirikan dan dipimpin Muchtar Pakpahan itu untuk melenggang ke Senayan dan menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan mengacu Pasal 315 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol yang meraih 3 persen kursi DPR atau 4 persen kursi DPRD provinsi atau kabupaten/kota, yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau setengah jumlah kabupaten/kota se-Indonesia, ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Pasal 202 Ayat 1 UU itu juga menegaskan, hanya partai yang meraih minimal 2,5 persen dari jumlah suara yang sah, yang diperhitungkan dalam penentuan kursi di DPR.

Angka 4,5 juta penganggur terdidik, jika bisa digaet seluruhnya oleh Partai Buruh, sudah lebih dari 4,36 juta pemilih (2,5 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu 2009 yang terdaftar Komisi Pemilihan Umum, yakni 174.410.453 orang). Jika Partai Buruh bisa meraup 4,5 juta suara penganggur terdidik itu, bisa dipastikan lebih dari 3 persen dari 560 kursi di DPR juga diraih. Angka itu akan lebih tinggi lagi jika Partai Buruh bisa meyakinkan semua penganggur terbuka dan pekerja, termasuk petani di negeri ini.

Namun, hal itu tidak mudah. Selain suara buruh, petani, dan penganggur juga diincar partai lain, Partai Buruh harus diakui masih kurang dikenal publik. Partai Buruh tak bisa leluasa memperkenalkan diri kepada rakyat karena, seperti diakui Muchtar Pakpahan, terkendala dana. Padahal, dana adalah sumber "napas" parpol dan politisi.

Potensi suara bagi Partai Buruh memang besar. Tetapi, hadangannya juga besar.

by KDPI 2009 kampanye damai pemilu indonesia 2009